Angkat Lagi 3 Pelaksana Tugas Gubernur, Ini Pesan Mendagri
By Admin
nusakini.com--Ketiga Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Soedarmo, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arief Fakhrulloh dan Sekretaris Jendral, Yuswandi A Tumenggung resmi diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Gorontalo dan Bangka Belitung pada Kamis (27/10).
Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo berpesan secara khusus kepada para Plt yang baru saja mendapat nota penugasan sebagai pengganti posisi jabatan gubernur sementara. “Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa,” kata dia di hadapan para plt gubernur dan gubernur petahana.
Dia juga meyakini para Plt ini mampu menjalankan tugas dengan baik. Misal, Sekjen Yuswandi sudah memiliki pengalaman di pemerintahan cukup panjang. Begitu juga, Dirjen Zudan yang memulai karirnya dari bawah, juga berprofesi sebagai dosen. Kemudian, Dirjen Soedarmo yang juga mempunyai pengalaman sampai memiliki pangkat Mayor Jendral di instansi TNI.
Tjahjo menyatakan, bila mencermati pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 kemarin, semua prosesnya berjalan lancar dan sukses. KPU dan Bawaslu dinilai kompak sampai ke tingkat bawahnya. Didukung pengamanan TNI, polisi dan kejaksaan, juga para tokoh masyarakat, adat dan agama sampai pimpinan partai politik (Parpol) ikut serta mengamankan pilkada.
“Ini tugas berat awasi dan cermati gelagat dinamika perkembangan. Jangan khawatir, semua pihak sudah melakuka deteksi dini. Pahami area rawan yang dibuat dari kepolisian, TNI, Bawaslu dan Kemendagri,” ujar Tjahjo. Namun, secara keseluruhan, ia meyakini kalau proses tahapan pilkada ini akan berjalan lancar, termasuk di sejumlah daerah yang dinilai rawan.
Tjahjo mengatakan, selama bulan Oktober – November ini, para Plt diminta segera melaksanakan tugasnya seperti menjabarkan skala prioritas nasional menjadi program daerah. Kemudian, memperkuat urusan daerah pada pelayanan publik. Susun rancangan APBD 2017 bersama DPRD, mendorong daya saing daerah, permudah perizinan dan berantas pungutan liar (pungli).
“Namun, program yang dicanangkan kepala daeah yang diserahkan kepada Plt harus dilanjutkan. Dengan begitu ada kesinambungan dan perencanaan, dalam rangka persiapan, bangun komunikasi politik anggaran bersama DPRD cegah penyimpangan anggaran,” ujar Tjahjo.
Mendagri juga mengingatkan kepada para Plt ini bahwa struktur pemerintah bukan hanya perangkat gubernur sampai pemerintahan desa. Namun di dalamnya ada DPRD, kepolisian, TNI, kejaksaan dan BIN. Ditambah lagi adanya tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam setiap pengambilan putusan serta kebijakan politik pemerintahan daerah. (p/ab)